Press Releas Hari Buruh : “Mampus Kau, Dikoyak-Koyak Sepi UU Cipta Kerja!”

Press Releas Hari Buruh : “Mampus Kau, Dikoyak-Koyak Sepi UU Cipta Kerja!”

Yogyakarta – Menukil dari salah satu bait puisi “Sia – Sia” milik penyair kenamaan, Chairil Anwar, agaknya kali ini dalam momentum Hari Buruh 1 Mei, kita semua tidak sedang berurusan dengan gilasan sepi, melainkan upaya penghabisan negara sebagai alat kekuasaan yang melegitimasi penindasan terhadap semua, lewat pengesahan UU Cipta Kerja. Disahkannya UU Cipta Kerja artinya menghardik seluruh elemen masyarakat Indonesia, terutama kaum buruh dan perempuan. Tak lupa, diikuti pula dengan hilangnya ruang hidup, sumber mata pencaharian dan ekonomi masyarakat, dan lenyapnya pengetahuan, kearifan lokal, budaya, hingga aspek spiritual yang selama ini dijaga dan dilestarikan oleh komunitas/masyarakat adat.

Sebelum disahkan menjadi UU, pemerintah berdalih RUU Cipta Kerja yang diajukan ke DPR itu disiapkan guna memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan peningkatan daya saing Indonesia. Lewat pidato – pidato Presiden, pemerintah menunjukkan penekanan strategi investasi dan pembangunan. Terdapat 11 kelompok/kluster substansi RUU Cipta Kerja, yaitu penyederhanaan perizinan; persyaratan investasi; ketenagakerjaan; pemberdayaan, perlindungan UMKM, kemudahan dalam berusaha; dukungan riset dan inovasi; administrasi pemerintahan; pengenaan sanksi; pengadaan lahan; investasi dan proyek pemerintah; dan kawasan ekonomi. Jika ditotal, RUU Cipta Kerja telah menyelaraskan 79 UU dan 1.203 pasal, dan terdiri dari 15 Bab dan 174 Pasal. Rumitnya birokrasi yang disebabkan oleh tumpang – tindih regulasi yang berujung menghambat laju investasi baik yang berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PDA), mendorong pemerintah untuk membuka keran investasi selebar – lebarnya.

Pada tanggal 21 Maret 2023 telah hadir UU No. 6 Tahun 2023 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang yang mengikat secara paksa. Dibalik penolakan yang massif dari berbagai kalangan dan elemen, para legislator secara sepihak menetapkan peraturan tersebut untuk ditaati disela-sela kecacatan formil maupun materiil. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020, dikatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Dalam putusan tersebut MK meminta kepada pembentuk undang-undang—pemerintah dan DPR—untuk memperbaiki atau merevisi UU Cipta Kerja dalam waktu dua tahun. Alasan bahwa UU Cipta Kerja merupakan manifestasi sebuah penindasan yaitu:

Pertama, ruh dari pembuatan UU ini tidak berlandaskan ekonomi kekeluargaan yang demokratis. Alih – alih mengutamakan kemakmuran masyarakat, UU Cipta Kerja fokus menitikberatkan pada pengutamaan kemakmuran orang-seorang, sehingga hal itu mengkhianati mandat UUD 1945. Sebuah riset Global Wealth Report pada 2018 yang dilakukan oleh Credit Suisse menyatakan bahwa 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 47% dari total kekayaan negara (Kersley & O’Sullivan, 2018). Kondisi ketimpangan yang sangat tinggi ini menggambarkan realita sosial – ekonomi di Indonesia bahkan sejak pra-UU Cipta Kerja. Dengan ketentuan – ketentuan yang melonggarkan prosedur bagi investasi asing, privatisasi dan komersialisasi lingkungan menambah rentetan masalah yang akan melanggengkan disparitas ekonomi social ini. Alhasil, kebijakan ini hanya akan melanggenggkan oligarki Socio-Ekonomis

– Socio Politis dan meneruskan gurita state capture corruption atas ekstraksi sumber daya alam yang merugikan rakyat (Cahyono, 2020). Jenis korupsi ini merupakan korupsi struktural yang merupakan penyanderaan terhadap negara oleh pembuat kebijakan sendiri dikarenakan kepentingan kapitalistik.

Hal ini bisa dibuktikan dengan peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja yakni Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional yang mengorbankan kesejahteraan rakyat dan melanggengkan praktek marginalisasi perempuan atas nama pembangungan. Deretan kasus yang menimpa pun tidak kalah banyaknya, salah satu contohnya adalah Proyek Strategis Nasional di desa Wadas yang masih terus berlangsung. Permasalahan meluasnya ekslusifikasi dan marginalisasi terhadap perempuan dan masyarakat adat/desa tidak akan surut dengan kacamata developmentalisme yang dijalankan oleh negara (Arandito, 2023).

Ditambah juga dengan fakta bahwa hampir separuh dari anggota DPR berlatar belakang pengusaha. Sebanyak 262 nama anggota DPR yang berlatar belakang pengusaha dengan posisi sebagai pemegang saham, komisaris atau direksi di lebih dari seribu perusahaan (Christy, 2019) Tentu saja hal ini akan menimbulkan konflik kepentingan antara pembuatan kebijakan secara struktural sehinga ‘menyandera negara’ untuk mengikuti kepentingan kapitalistik dan slogan

“pertumbuhan ekonomi”. Jika begitu, apakah sepadan untuk menilai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan manusia dalam angka perkembangan ekonomis yang diwujudkan dengan pengorbanan dan derita dari rakyatnya? Jikalau begitu dirasa tidak ada perbedaan antara terjajah dan merdeka.

Kedua, UU Cipta Kerja menambah penderitaan dari buruh Indonesia. Dalam berbagai sektor yang diatur dalam UU ini adalah ketenagakerjaan. Berbagai ketentuan dapat kita telaah sangat merugikan bagi kaum buruh dan perempuan. Dalam UU Cipta kerja kepentingan buruh perempuan sama sekali tidak diakomodir. Cuti haid bagi buruh perempuan di hari pertama dan kedua, cuti hamil dan melahirkan serta hak menyusui sama sekali tidak dicantumkan pada UU Cipta Kerja. Padahal sebelumnya di Pasal 81 UU 13/2003 diatur bahwa pekerja/buruh perempuan wajib mendapat cuti selama masa haid dan dibayar upah. Kemudian di pasal 82, diatur mekanisme cuti hamil-melahirkan bagi pekerja perempuan serta dalam Pasal 83 UU 23/2003 diatur bahwa pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja (Fitriya, 2023).

UU Cipta Kerja secara jelas, berkontribusi terhadap marginalisasi perempuan, pelanggengan budaya patriarki dan menguatnya praktek ketidakadilan gender. Selain itu juga berpotensi memundurkan pelindungan hak pekerja serta membelenggu buruh dan perempuan dengan ketidakpastian hubungan kerja yang tentu merugikan. Dalam konteks pembentukan kebijakan, sesuai dengan strategi pengarusutamaan gender, keadilan dan kesetaraan gender harus terintegrasi (KEMENPPPA, 2021). Baik sebagai landasan, maupun pengaturan yang menjamin dan memastikan pemenuhan hak perempuan, atau perempuan dijadikan sebagai salah satu stakeholder pemangku kepentingan utama yang berpartisipasi penuh dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Tak hanya itu, UU Cipta Kerja juga meniadakan batasan jenis pekerjaan Outsourcing/Alih Daya, dimana artinya perusahaan dapat ketentuan yang meniadakan batasan pelaksanaan kontrak bagi Pekerja Kerja Waktu Tertentu, khususnya pada Pasal 59 huruf b yang berpotensi disalahgunakan (Pasal 59 Huruf b: Perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu sebagai berikut: b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama). Artinya perusahaan dapat mengangkat pegawai tidak tetap secara berkelanjutan. Terlebih dengan penghapusan upah minimum kabupaten/kota atau upah sektoral dan pemberlakuan upah minimum provinsi akan menimbulkan kecemburuan ekonomi antar sektor kabupaten/kota dan berujung kepada sentralisasi lokasi perekonomian (Dr. Abdul Jamil, SH., 2020). UU Cipta Kerja betul – betul hanya mengindahkan kepentingan pengusaha dengan melenturkan rekrutmen tenaga kerja dan pemutusan hubungan kerja (PHK) serta pemotongan jumlah pesangon.

Ketiga, pembentukan dan pengesahan UU Cipta Kerja melanggar ketentuan perundang-undangan. Pertimbangan hukum pemerintah dalam menerbitkan Perppu Cipta Kerja yakni dinamika global yang disebabkan terjadinya kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim dan terganggunya rantai pasokan telah menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dan terjadinya kenaikan inflasi yang berdampak secara signifikan terhadap ekonomi nasional. Dalih lain adalah perang Rusia-Ukraina, ekonomi pasca pandemi covid-19 dan potensi resesi tahun 2023. Menurut Denny Indrayana, penerbitan Perppu Cipta Kerja tidak memiliki dasar yang kuat adanya unsur kegentingan yang memaksa (Indrayana, 2023).

Selain itu, menurut MK, ada dua persoalan hukum dalam pembentukan UU Cipta Kerja. Yang kesatu, proses legislasi UU Cipta Kerja dengan menggunakan metode omnibus law belum termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). Alih – alih melaksanakan putusan MK untuk memperbaiki UU Cipta Kerja, pemerintah dan DPR malah menyiasati putusan MK dengan merevisi UU P3 (UU No. 13 Tahun 2022 tentang P3) dan memuat metode omnibus law di dalamnya sebagai legitimasi UU Cipta Kerja. Yang kedua, proses legislasi UU Cipta Kerja tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation). Publik memiliki hak untuk didengarkan pendapatnya, dipertimbangkan pendapatnya dan mendapatkan jawaban atau penjelasan atas pendapatnya. Bukannya memperbaiki UU Cipta Kerja, pemerintah justru menerbitkan Perppu Cipta Kerja. Dari muatan Perppu Cipta Kerja dan isi UU Cipta Kerja, hanya beberapa yang diubah, tetapi kemasannya Perppu. Artinya sifat kegentingan yang memaksa sebagai syarat untuk diterbitkannya Perppu itu gugur.

Dalam pengesahannya, Perppu Cipta Kerja juga melanggar ketentuan UU. Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945, “peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut”. Dalam penjelasan Pasal 52 ayat (1) UU P3, yang dimaksud dengan persidangan yang berikut adalah masa sidang pertama DPR setelah Perppu itu ditetapkan. Sementara masa sidang pertama DPR berakhir pada16 Februari 2023 lalu. Artinya masa sidang pertama DPR setelah Perppu ditetapkan sudah lewat. Dengan demikian, seharusnya Perppu Cipta Kerja tersebut harus dicabut. Pasal 22 ayat (3) UUD NRI 1945 menetapkan bahwa, “jika tidak mendapat persetujuan, peraturan pemerintah itu harus dicabut”. Konstitusi telah menyebutkan secara eksplisit bahwa Perppu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut dan jika tidak mendapat persetujuan, maka Perppu tersebut harus dicabut. Namun, legislative tetap menabrak ketentuan tersebut dan kembali melanggar konstitusi.

Atas kebobrokan dari Undang-Undang Cipta Kerja, lantas membuahkan pernyataan sikap dari HMI Cabang Yogyakarta yang tertuang sebagai berikut:

  1. Mendesak pemangku kebijakan untuk mencabut UU No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, sebab UU Cipta Kerja adalah perwujudan dari sifat arogansi negara sekaligus ketidakhadirannya dalam pelaksanaan tanggung jawab pemenuhan hak – hak konstitusional, terutama untuk membebaskan buruh dan perempuan dari eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan
  2. Menolak praktek upah murah dan mendesak agar sistem Outsourcing segera dihapus
  3. Sahkan Rancangan Undang – Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)

Redaksi

Dikelola oleh Bidang Media dan Komunikasi HMI Cabang Yogyakarta Periode 2023-2024.