Press Release Hari Pendidikan Nasional

Press Release Hari Pendidikan Nasional

Yogyakarta – 2 Mei yang diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional seharusnya tidak hanya sekadar dimaknai sebagai agenda tahunan atau karnaval simbolik cum seremonial tanpa adanya formulasi konstruktif bagi keberlangsungan iklim Pendidikan Tinggi, atau setidaknya refleksi dan kritik yang membangun. Oleh karena itu, melalui press release ini, kami mencoba untuk menuliskan beberapa butir pembahasan sebagai refleksi Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada 2 Mei.

Relasi Kuasa dan Kekerasan Simbol dalam Pendidikan Tinggi

Praktek pendidikan tinggi sejak Orde Baru hingga masa reformasi tidak terlepas dari mekanisme relasi pendidikan dan kekuasaan. Pada fitrahnya, pendidikan tinggi mestilah bersifat netral dan sarat akan objektivitas. Di dalamnya terdapat kebebasan berpikir, nalar kritis, sikap dialogis, dan argumentatif. Namun, ketika pendidikan tinggi telah digunakan sebagai alat kekuasaan, maka secara tersistematis, timbul wacana kepatuhan. Pendidikan tinggi tidak lagi disusun oleh kebebasan berpikir, namun berubah menjadi alat kontrol terhadap pikiran, hingga timbul penyeragaman pikiran. Segala sesuatu piranti pendidikan diseragamkan. Mulai dari buku bacaan, kurikulum, hingga metode.

Dalam penyeragaman pikiran, timbul ketimpangan relasi kuasa. Pada kondisi yang demikian, ada demarkasi yang kental antara kelompok-kelompok inferior yang diatur, dididik, diberi pengarahan, dan ada kelompok superior yang mengatur. Relasi kuasa yang timpang memposisikan pihak superior sebagai yang serba benar dan paling tahu, sedangkan pihak inferior dipaksa untuk menerima apa yang terlontar dari si superior sebagai kebenaran tunggal. Fenomena serupa yang timbul karena adanya ketimpangan relasi kuasa adalah kekerasan simbol. Meminjam istilah yang dipopulerkan oleh Pierre Bourdieu, kekerasan simbol adalah sebentuk kekerasan yang halus dan tidak tampak. Sebuah situasi berlangsungnya mekanisme sosial di mana di dalamnya terjadi proses komunikasi (dalam hal ini konteksnya adalah komunikasi dalam kegiatan pendidikan) dan saling bertautan dengan relasi kuasa. Dikatakan sebagai dominasi simbolik karena ada pemaksaan kekuasaan yang tersembunyi. Semua dominasi sosial harus mendapat pengakuan, diterima sebagai legitimasi (Retnosari, 2019). Keberlanjutan dominasi lewat cara-cara berkomunikasi dan bahasa yang digunakan dapat melegitimasi adanya kekerasan simbol.

Orang yang didominasi dipaksa secara halus untuk menerima simbol-simbol yang ada (jabatan, strata keilmuan) sebagai sebuah kebenaran yang absolut. Orang yang didominasi (siswa/mahasiswa) cenderung tidak menyadari adanya pemaksaan atau di sisi lain menormalisir pemaksaan tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Berkaitan dengan pola dominasi ini, istilah-istilah kompetensi dipakai oleh pihak dominan/superior untuk menentukan siapa yang memiliki otoritas untuk berbicara, menentukan benar/salah, sah/tidak sah. Dalam banyak kejadian, terdapat hubungan erat antara pola komunikasi, kata-kata dengan kekuasaan yang dimiliki oleh pihak dominan yang berbicara. Seorang dosen yang didengar dan dipatuhi dapat melakukan kekerasan simbol karena diberi kewenangan oleh lembaga terkait. Dalam hal ini, lembaga pendidikan tinggi kerap dimanfaatkan oleh dosen untuk melegitimasi dominasinya terhadap mahasiswa, yakni berupa pemaksaan kebenaran (Piliang, 2003).

Mesin pendidikan tinggi yang dikuasi oleh sistem totalitarian yang sarat akan ketimpangan relasi kuasa dan kekerasan simbol, menghasilkan manusia – manusia dengan tubuh tanpa pikiran, nir daya kritis dan kreativitas. Segala sesuatu telah terstandarisasi dan diseragamkan berdasar apa yang benar menurut pihak superior atau dominan. Penyeragaman itu menyebabkan tidak berkembangnya berbagai potensi individu maupun kolektif yang plural dan sulit untuk mengaktualisasikan dirinya lewat berbagai wacana intelektual. Sistem pendidikan tinggi yang sentralistik dan totaliter merupakan hambatan nyata bagi terbentuknya pendidikan yang terbuka, dialogis, demokratis. Berlangsungnya sistem pendidikan tinggi yang totaliter, hanya akan menciptakan sebuah reproduksi pengetahuan, bukan produksi pengetahuan. Pendidikan tinggi harus menanggalkan pola-pola penyeragaman pikiran dan harus mampu menciptakan iklim pendidikan yang dapat memantik mahasiswa untuk termotivasi dalam mencari ilmu pengetahuan dan berinovasi.

Ketimpangan Relasi Kuasa dan Bayang- Bayang Kekerasan Seksual di Institusi Pendidikan

Guru, dosen, kyai, siswa, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan siapapun itu berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual dalam institusi pendidikan. Terlebih dengan simbol – simbol yang melekat, hal tersebut sering digunakan sebagai alat dominasi dan alat represi terhadap pihak yang dirasa inferior untuk kemudian dapat dibelenggu dengan tindak kekerasan seksual hingga terenggut kemerdekaan dan keberlangsungan hidupnya. Kampus, tempat bernaungnya kaum terpelajar terbukti bukan tempat aman yang bebas dari budaya seksisme dan bahaya kekerasan seksual. Para civitas akademika masih dihantui dengan tindak kekerasan seksual. Hal itu dibuktikan dengan data yang dilansir berbagai pihak, salah satunya Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Kemendikbudristek melakukan survei di 79 kampus pada 29 kota terkait kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Berdasarkan survei tersebut, 77% dosen mengaku jika kekerasan seksual pernah terjadi di kampusnya. Kemudian, sebanyak 63% persen dari mereka enggan melaporkan kasusnya pada pihak kampus (Tri Ajie, 2021).

Ego pejabat kampus yang lebih mementingkan nama baik universitas dengan cara – cara yang tidak tepat, perlakuan seksis birokrat kampus yang cenderung menyudutkan korban, birokrasi yang rumit, intimidasi korban dengan konsekuensi akademik, adanya ketimpangan relasi kuasa (terlebih ketika dosen yang menjadi pelaku), stigma pada korban, victim blaming dan ancaman kriminalisasi mengakibatkan korban tidak mau melaporkan apa yang menimpanya kepada birokrat kampus. Ditambah dengan timpangnya relasi kuasa antara korban dan pelaku.

Di sisi lain, institusi pendidikan seperti sekolah, madrasah maupun pesantren juga tidak terhindarkan dari bahaya kekerasan seksual. Berdasarkan catatan KemenPPPA, kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 9.588 kasus pada 2022. Jumlah itu mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yakni 4.162 kasus (CNN Indonesia, 2023). Terjadinya kekerasan seksual juga dipicu oleh jurang pengetahuan antara kedua pihak yang bersangkutan, baik pelaku maupun penyintas. Penyintas terkadang tidak mengerti bahwa ia sedang dilecehkan, sedangkan pelaku juga terkadang tidak tahu bahwa dirinya sedang melecehkan. Tidak terbekalinya seseorang dengan pengetahuan kekerasan seksual menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual. Terlebih di kalangan pelajar dan anak-anak, belum ada edukasi yang massif mengenai kekerasan seksual yang diikuti dengan absennya political will dari pemerintah untuk merumuskan kurikulum yang memasukkan edukasi seksual dan peningkatan kepekaan akan tindak kekerasan seksual. Jika di perguruan tinggi ada Permendikbud 30 Tahun 2021 yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, maka di tataran sekolah juga harus diterbitkan regulasi, SOP maupun kurikulum yang berbicara terkait kekerasan seksual. Sudah seyogyanya bahwa iklim pendidikan harus terbebas dari budaya seksisme dan tindak kekerasan seksual.


Liberalisasi Pendidikan dan Kekerasan Simbol dalam Skema Kampus Merdeka

Merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Dave Hill, menurutnya liberalisasi pendidikan bisa dipahami melalui keterkaitannya dengan deregulasi dan desentralisasi jasa pendidikan dari sektor publik yang mengakibatkan kemunculan privatisasi, komersialisasi, dan digunakannya manajemen bisnis dalam skema penyelenggaraan pendidikan. Negara memangkas anggaran sektor pendidikan dan sumber pendanaan institutusi pendidikan tidak lagi menjadi tanggung jawab dari pemerintah (Hill & Kumar, 2012). Pemerintah tidak lagi menjadikan institusi pendidikan sebagai alat perpanjangan tangannya dalam menyejahterkan rakyat, melainkan menjadikannya sebagai bagian dari pendongkrak sirkulasi kapital dalam pasar bebas (Hill & Kumar, 2012). Liberalisasi pendidikan tidak terlepas dari peran International Monetary Fund (IMF), World Trade Organization (WTO) dan World Bank. Terjalinnya kerja sama dengan ketiga mega-lembaga tersebut lantas melahirkan kebijakan liberalisasi pendidikan.

Ketika liberalisme dan kapitalisme telah kawin dengan pendidikan, dalam proses pembelajaran di institusinya, peserta didik secara tidak sadar dicekoki bahwa kapitalisme pastilah tak terhindarkan dan merupakan suatu keniscayaan, maka satu-satunya jalan untuk tetap bertahan dalam pusaran persaingan pasar bebas dan melanjutkan hidup adalah dengan menjadi tenaga kerja upahan. Dalam program Kampus Merdeka ini lah, termanifestasi praktek – praktek liberalisasi pendidikan. Salah satu poin yang secara gamblang menunjukkan adalah definisi sistem kredit semester (SKS) yang awalnya diartikan sebagai jam belajar, diganti menjadi jam kegiatan. Oleh karenanya, sistem SKS menjadi plural makna dan tidak semata – mata menjadi kegiatan belajar mengajar di kelas, akan tetapi berupa magang, pertukaran pelajar, riset, kegiatan wirausaha maupun program pengabdian di desa. Berangkat dari perluasan definisi tersebut, mahasiswa diberi keleluasaan untuk mengambil mata kuliah diluar program studinya sebanyak dua semester.

Lewat program Kampus Merdeka, walau tidak diwajibkan, akan tetapi mahasiswa didorong untuk melakukan magang yang bisa berlangsung hingga 3 semester. Adapun input dari pemagangan ini adalah harapannya lulusan kuliah tidak hanya terbekali dengan pengetahuan teoritis, tetapi juga pengalaman praktis untuk mengaplikasikannya di dunia kerja. Mengutip dari Buku Saku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Merdeka Belajar – Kampus Merdeka bertujuan untuk “[…] memenuhi tuntutan, arus perubahan dan kebutuhan akan link and match dengan dunia usaha dan dunia industri (DU/DI), dan untuk menyiapkan mahasiswa dalam dunia kerja […] (Tohir, 2020).

Di lain sisi, ada bahaya yang mengintai secara laten dan acap kali tidak disadari dan dinormalisir yakni pada sistem magang rawan terjadi dan amat potensial untuk melahirkan tenaga kerja murah yang celakanya di banyak kasus bahkan magang tidak disertai upah atau tidak dibayar sepeserpun, sebab sistem magang tidak mengharuskan perusahaan untuk mengikuti aturan upah minimum yang berlaku dalam pemberian upah pada buruh magang. Terlebih sudah menjadi rahasia umum bahwa mahasiswa yang mengikuti kegiatan magang sering kali diberi beban pekerjaan yang tidak substansial atau justru beban kerja yang overload. Di luar skema magang pun, praktek upah murah banyak membelenggu guru honorer akibat dari status pekerjaan yang lebih rendah dari tenaga pendidik pada umumnya. Sebab biasanya, guru honorer tidak dijamin dengan program jaminan sosial dan tidak memiliki hak yang setara dengan pegawai pemerintah berstatus PPPK atau PNS.

Kekerasan simbol yang terjadi dalam skema Kampus Merdeka sering kali terwujud dalam pelanggengkan ketimpangan relasi kuasa antara birokrat kampus dan mahasiswa melalui doktrinasi sikap taken for granted atau secara sukarela menikmati program tersebut ditambah dengan tuntutan pasar bebas hingga pada akhirnya semua tak perlu repot-repot mempertanyakan baik dan buruknya atau mengkritisi apakah ujung dari pendidikan selalu berkutat dengan dunia industri dan menjadi buruh upah murah? atau ketiadaan upaya menagih pembekalan dari kampus tentang setidak-tidaknya pengetahuan akan hak-hak sebagai pekerja dalam rangka untuk memitigasi terjadinya ketidakadilan di dunia kerja/di tempat magang. Mengutip atas apa yang disampaikan Paulo Freire dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Kaum Tertindas, seharusnya pendidikan berguna untuk memanusiakan manusia, sebab pendidikan merupakan jalan menuju pembebasan dari segala macam penindasan yang ada (Freire, 2008). Sudah seharusnya bahwa siapapun dan mereka yang belajar bukan hanya sekadar menjadi tawanan, objek pasif dari iklim persaingan bebas, akan tetapi subjek yang merdeka dan mampu berpikir secara kritis.

Berangkat dari berbagai fenomena yang telah dipaparkan di atas, pada tanggal 2 Mei yang diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional, HMI Cabang Yogyakarta menyatakan sikap sebagai berikut:

  1. Mendesak pemerintah untuk dapat melahirkan kebijakan formulasi pendidikan dengan iklim yang kritis, demokratis dan bebas dari penyeragaman pikiran.
  2. Menuntut pemerintah atas kurikulum yang mengintegrasikan peningkatan kepekaan kekerasan seksual di kalangan pelajar dan jaminan pendidikan inklusif untuk anak disabilitas, berkebutuhan khusus dan anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat isitimewa.
  3. Menuntut pemerintah untuk membersihkan 3 dosa besar pendidikan, yakni kekerasan seksual, perundungan dan intoleransi.
  4. Menuntut penghapusan metode magang dengan upah tidak layak dan/atau tidak berupah sebagai bentuk penindasan kualitas dan peranan mahasiswa.
  5. Mendesak pemerintah agar memperbaiki dan memperjelas sistem pemberian upah kepada guru honorer agar guru honorer mendapat upah yang layak.
  6. Menolak praktek liberalisasi dan komersiliasi pendidikan yang dijalankan pemerintah

Redaksi

Dikelola oleh Bidang Media dan Komunikasi HMI Cabang Yogyakarta Periode 2023-2024.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *