PRINSIP SADAR GENDER SEBAGAI AKTUALISASI HMI DALAM MENJAWAB PROBLEMATIKA BIAS – GENDER PERKADERAN

PRINSIP SADAR GENDER SEBAGAI AKTUALISASI HMI DALAM MENJAWAB PROBLEMATIKA BIAS – GENDER PERKADERAN

Pendahuluan

Himpunan Mahasiswa Islam (disingkat, HMI) merupakan organisasi perkaderan dan perjuangan yang telah beridiri selama 75 tahun. Secara komposisi kader, HMI tersusun dari kader akhwat dan juga ikhwan serta beragam identitas di dalamnya. Artinya HMI adalah organisasi yang plural dan inklusif. Keberagaman yang ada di HMI, terintegrasi dalam satu bingkai yang sama yakni keislaman. HMI yang masih berdiri hingga hari ini, secara simultan terus diuji eksistensinya. Dengan adanya modernitas dan seluruh kemudahan gaya hidup yang mengikutinya, hal itu tidak semerta – merta membebaskan manusia dari belenggu penindasan. Terlebih perempuan. Era modernisasi yang ditandai dengan industrialisasi, urbanisasi dan globalisasi telah mengubah pola hidup masyarakat secara konvensional. Konsekuensi yang harus dihadapi adalah terjadinya gesekan-gesekan nilai-nilai budaya dan agama.

Selama ini perempuan telah cukup lama menjadi obyek dari ketidakadilan gender. Hubungan gender bersifat sangat politis karena didalamnya terkandung makna pembagian kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Permasalahan muncul ketika pembagian kekuasaan tersebut timpang dan dirasa tidak adil, karena kekuasaan yang diberikan pada laki – laki lebih dominan dan besar, namun sebaliknya perempuan minim kuasa dan sempit kebebasannya. Ditambah dengan pembagian peran yang selama ini diciptakan oleh masyarakat, memunculkan dikotomi diskriminatif antara ranah privat dan publik. Laki-laki diposisikan pada peran produktif di ranah publik, sedangkan perempuan diposisikan pada peran reproduktif di ranah domestik (Azizah, 2017) .

Kegagalan dalam menalar konsep gender yang merupakan produk dari konstruksi sosial dengan konsep kodrat atau ketetapan Tuhan, menimbulkan banyak permasalahan. Budaya patriarki, asumsi bias – gender dan relasi kuasa yang timpang lantas menciptakan ketidakadilan gender yang sangat merugikan perempuan. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk, beberapa di antaranya adalah subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, stereotip perempuan, kekerasan berbasis gender dan beban ganda, yakni kondisi dimana perempuan diperbolehkan untuk bekerja dan meniti karir namun begitu kembali ke ranah domestik, perempuan tetap dibebankan dengan pekerjaan rumah dengan anggapan bahwa itu merupakan kodratnya. Akar dari permasalahan yang membelenggu perempuan adalah budaya patriarki (Fakih, 2010). Apa yang disebutkan di atas adalah murni penindasan yang dihadapi perempuan hingga hari ini. Ketidakadilan, penindasan, subordinasi dan distorsi nilai tentu bertentangan dengan tujuan HMI. Ironisnya, ketidakadilan gender juga terjadi di perkaderan HMI, fenomena itu ditunjukkan dengan minimnya partisipasi kader akhwat dalam jenjang pendidikan dan keterlibatan akhwat pada struktural. Mulai dari tingkatan komisariat, korkom, cabang hingga lembaga khusus seperti Korps pengader cabang (KPC). Inklusifitas HMI menjadi dipertanyakan,

Secara jelas, anggaran dasar, pasal 4 memaktub tujuan HMI yang berbunyi “Terbinanya mahasiswa islam sebagai insan ulil albab, yang turut bertanggungjawab atas terwujudnya tatanan masyarakat yang diridhoi Allah” tidak lain adalah cita – cita, tujuan yang diupayakan oleh HMI.  Sehingga, dalam perjalanannya HMI ditantang untuk terlibat dalam penyelesaian problematika umat. Terutama kaum tertindas. Tidak hanya itu, HMI juga harus mampu menjawab problematika yang terjadi dalam internal HMI seniri. Dalam tujuan HMI terdapat dua aspek yang coba diupayakan, yakni tujuan perkaderan dan tujuan perjuangan. Tujuan perkaderan dengan poin insan ulil albab menggambarkan tentang bagaimana kader HMI ingin dibentuk, sedangkan pada tujuan perjuangan termanifestasi dalam terwujudnya tatanan masyarakat yang diridhoi Allah. Arah perkaderan mengedepankan islam sebagai cara pandang dan spirit untuk merevolusi budaya penghambaan manusia terhadap materi.

Supaya terukur dan tidak abstrak, HMI juga menetapkan indikator bagaimana seorang kader bisa dikatakan sebagai insan ulil albab (manusia yang berpikir dan berdzikir) apabila kader dapat memenuhi 11 poin indikator, yakni hanya takut kepada Allah, tekun beribadah tiap waktu, bersungguh – sungguh mencari ilmu, mampu mengambil hikmah atas anugerah Allah, selalu bertafakur atas ciptaan Allah, mengambil pelajaran dari sejarah dan kitab yang diwahyukan Allah, kritis dalam mencermati pendapat dan mampu memilih yang benar, tegas dalam mengambil sikap dan keberpihakan atas pilihannya, tidak terpesona atas pandangan mayoritas yang menyesatkan, dakwah dengan sungguh – sungguh kepada masyarakat dan bersedia menanggung resikonya.

Sampai hari ini, HMI memiliki 3 model perkaderan. Yang pertama adalah model pendidikan. Tujuan dari model pendidikan adalah internalisasi nilai Islam, mengembangkan potensi kader dan membentuk pola pikir, sikap, mentalitas serta perilaku. Secara teknis, sesuai dengan konstitusi HMI yang telah diperbarui pada saat kongres ke XXXII di Kendari, tercatat ada empat klasifikasi model pendidikan. Yakni pendidikan umum, pendidikan khusus dan terakhir pendidikan pelatihan soft skill. Skema perkaderan HMI yang tercantum dalam konstitusi maupun khittah perjuangan, secara ideal memberikan beragam tawaran pendidikan alternatif guna membentuk kualitas keilmuan, spiritualitas dan moralitas kader agar tujuan perkaderan bisa terwujud.

Semua upaya perkaderan kemudian mengarah pada cita – cita HMI yang tertuang pada tujuan perjuangan, yakni kader HmI dengan kemampuan berfikir dan keislaman nya harus mampu melihat sekaligus membaca realitas dan melakukan transformasi sosial. Menciptakan masyarakat yang baldatun thayibatun warabbun ghafur dengan karakteristik bertauhid, tegaknya keadilan, adanya sistem amar ma’ruf nahi munkar, sistem keterbukaan dan khusnudzon, sikap egaliter dalam persamaan hak dan kewajiban, memiliki semangat persaudaraan atau ukhuwah dan tidak ada klaim kebenaran. Atas permasalahan belenggu diskriminasi gender yang telah dipaparkan di atas, rekayasa perkaderan HMI harus mampu menjawab tantangan tersebut agar tujuan HmI dapat terwujud. Oleh karena itu, melalui tulisan ini penulis akan menyoroti implementasi perkaderan dalam model pendidikan, terutama pendidikan pelatihan softskill keahlian yang HMI rumuskan dalam konstitusi.

Pembahasan

  1. Minimnya Partisipasi Kader Akhwat Dalam Perkaderan dan Struktural

 Sebagai suatu hal yang dikonstruksikan secara sosial, gender berkaitan dengan pembagian peran dan tugas antara laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat yang dianggap ‘pantas’ menurut norma, adat, kepercayaan dan kebiasaan. Gender bukanlah sebuah kodrat. Maka perempuan dan laki – laki memiliki hak, kewajiban dan kesempatan yang sama. Sebab di hadapan Allah, perempuan dan laki – laki sejatinya adalah setara. Yang membedakan kualitas manusia bukanlah jenis kelamin dan konstruksi gendernya, melainkan iman dan amalnya. Terdapat berbagai asumsi bias yang disematkan pada perempuan dan berujung kepada penyempitan ruang gerak perempuan. Asumsi bias gender yang sering dilekatkan pada perempuan adalah perempuan merupakan makhluk lemah, emosional dan inkompeten. Hal itu mengakibatkan perempuan terpinggirkan dan tidak bisa mengaktualisasikan dirinya secara maksimal. Perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi persoalan sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan. Namun pada kenyataannya, dalam corak masyarakat yang patriarkal, dengan perbedaan yang ada, perempuan justru terjerembab dalam posisi subordinat dan hak asasi manusianya dilucuti. Sebab budaya patriarki memposisikan laki – laki sebagai makhluk superior yang berhak memegang kontrol, memiliki kuasa penuh atas tubuh perempuan, mendominasi kepemimpinan politik, hak otoritas moral dan penguasaan properti.

Secara konsepsi dalam konstitusi maupun ideologi atau manhaj gerakan HMI, terutama dalam aspek perkaderan, narasi yang dibangun dan dicita – citakan jauh dari kata bias – gender. Justru HMI dalam tujuan perjuangannya, mencoba mengupayakan transformasi sosial dengan kondisi masyarakat yang berkeadilan dan egaliter dalam hak dan kewajiban. HmI juga tidak mendikotomi ruang publik dan privat secara diskriminatif, dalam artian tidak membedakan kedua ranah tersebut sebagai entitas kehidupan yang berbeda. HMI secara inklusif dalam bingkai keislaman, mencoba untuk mengakomodir semua golongan dan kedua jenis kelamin, baik perempuan dan laki – laki. Sistem sosial, nilai dan etika serta konsep masyarakat yang dijelaskan HmI lewat khittah perjuangan dalam poin wawasan ilmu juga jauh dari kata bias – gender.

Di dalam HMI sendiri, terdapat konsep “ummah”, yang secara etimologis berarti “ibu”. “Ummah” memiliki satu peran yakni mengasuh. Mengasuh seluruh entitas yang ada di dalamnya. Hal itu otomatis berhubungan dengan feminitas perempuan. Alih – alih HmI memandang feminitas sebagai kelemahan dan penghambat, feminitas dipandang dan dikontekstualisasikan sebagai kekuatan untuk menyatukan dan mengakomodir insan – insan yang hadir dan berinteraksi di dalamnya. Namun pada kenyataannya, das sein dengan das sollen tidak sejalan. Yakni secara hakikatnya, ada kesenjangan antara kenyataan dengan apa yang seharusnya. Mulai dari implementasi perkaderan, yang tidak dilakukan secara optimal, hingga perilaku bias – gender dalam perkaderan hari ini. Penulis akan mengulas dari apa yang diamati dan dirasakan semenjak mengikuti LK I pada tahun 2018. Disini penulis juga melampirkan data penjelas untuk sebagai pendukung argumen.

Tabel I. Data Keterlibatan Kader Pada LK II Dalam 2 Tahun Terakhir
No.Latihan Kader II (Intermediate Training)
PeriodeTanggal PelaksanaanJumlah PesertaIkhwanAkhwatPresentase
12019-202026 Agustus – 01 September 20192014630%
22019-202011 – 17 November 201941301127%
32019-202018 – 25 Februari 20202318522%
42020-202116-23 April 20212823518%
 Rataan (%)24%
Sumber: LPJ HMI Cabang Yogyakarata Periode 2019-2020, 2019-2020 dan 2020 2021.  

Penjelasan Tabel I:

Menjelaskan mengenai minimnya partisipasi kader akhwat dalam pendidikan pelatihan umum tingkat intermediate training (LK II) . Data Tabel yang dirangkum dari periode kepengurusan 2019 – 2020, 2020 – 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

  • Tercatat dalam 2 tahun terakhir telah terlaksana sebanyak 4 kali LK II terhitung sejak tahun 2019 – 2021.
  • LK II pertama dilaksanakan pda tanggal 26 Agustus – 01 September 2019 dengan total peserta 20 yang terdiri dari 14 peserta Ikhwan dan 6 peserta Akhwat dengan presentase 30%.
  • LK II Kedua dilaksanakan pada tanggal 11 – 17 November 2019 dengan total peserta 41 yang terdiri dari 30 peserta Ikhwan dan 11 peserta Akhwat dengan presentase 27%.
  • LK II Ketiga dilaksanakan pada tanggal 18 – 25 Februari 2020 dengan total peserta 23 yang terdiri dari 18 peserta Ikhwan dan 5 peserta Akhwat dengan presentase 22%.
  • LK II Keempat dilaksanakan pada tanggal 16 – 23 April 2021 dengan total peserta 28 yang terdiri dari 23 peserta Ikhwan dan 5 peserta Akhwat dengan presentase 18%.
  • Jika dilihat, persentase keikutsertaan kader akhwat dalam LK II mengalami penurunan dari tahun 2019 -2021 atau dalam 4 pelaksanaan terakhir.
  • Rata – rata keikutsertaan kader akhwat hanya 24%, kurang dari ambang batas setara yakni 50:50. 
  • Total penurunan partisipasi kader akhwat selama 2 tahun periode LK II, berada dalam angka 12%.
Tabel II. Data Keterlibatan Kader Akhwat Pada SC Dalam 2 Tahun Terakhir
No.Senior Course
PeriodeTanggal PelaksanaanJumlah PesertaIkhwanAkhwatPresentase
12019-202022-24 Desember 2019121118%
22020-202123-27 Juni 20201714318%
 Rataan (%)13%
Sumber: LPJ HMI Cabang Yogyakarata Periode 2019-2020, 2019-2020 dan 2020-2021.  

Penjelasan Tabel II:

Penulis hanya bisa mengakses data dari dua periode, sebab di periode – periode sebelumnya, data peserta SC tidak terlampir secara rinci. Pada tingkat pendidikan Senior Course, keterlibatan akhwat sangat minim. Bisa dikatakan bahwa dalam model pendidikan, partisipasi kader akhwat yang paling sedikit adalah pada tingkatan SC. Terlihat dari data terlampir, pada SC pertama pada tanggal 22 – 24 Desember 2019, dari 12 peserta yang ikut hanya terdapat 1 peserta akhwat. Sedangkan pada SC yang dilaksanakan tanggal 23 – 27 Juni 2020 terdapat 3 peserta akhwat dari 14 peserta. Rata – rata persentase keterlibatan akhwat hanya sebanyak 13%, jauh di bawah batas ambang setara.

            Tabel III. Partisipasi Pengurus Akwat dan Keterlibatan Akhwat Dalam Jabatan Strategis di Tingkat Komisariat  
No.Komisariat  Jumlah Pengurus(I)(A)
%
KETERLIBATAN AKWAT DALAM JABATAN STRATEGIS 
%
KETUASEKUMBENDUMKANITTOTAL UNIT
1FISIPOL UMY62323048%3650%
3HUKUM UII70403043%1617%
2HUKUM UMY61362541%1425%
4FBE UII44281636%050%
5USHLUDIN UIN39281128%1617%
6SYARIAH UIN2420417%040%
   RATAAN (%)36%   RATAAN (%)18%
Sumber: Data Olahan dari Surat Pelantikan dan Sosial Media Tiap Komisariat. Keterangan Tabel: Ikhwan (I) dan Akhwat (A)   

Penjelasan Tabel III:

Tabel III. membahas keterlibatan akhwat dalam posisi struktural serta jabatan strategis yang diisi pada tingkat komisariat. Penulis mengambil sampling data dari 3 korkom, masing – masing 2 komisariat per korkom. Pada tabel tersebut menunjukkan:

  • Komisariat FISIPOL UMY, memiliki angka persentase tertinggi baik dalam keterlibatan akhwat di kepengurusan sebesar 48%. Keterlibatan akhwat dalam kepengurusan bisa dikatakan setara, begitu pula dengan keterlibatan akhwat dalam jabatan strategis di komisariat FISIPOL UMY dari total 6 unit, 3 kepala unitnya adalah akhwat, dengan persentase 50%.
  • Pada komisariat FH UII persentase pengurus akhwat sebesar 43%, namun keterlibatan akhwat dalam jabatan strategis hanya 17% (1 kanit akhwat dari total 6 unit).
  • Pada komisariat FH UMY persentase pengurus akhwat sebesar 41% namun keterlibatan akhwat dalam jabatan strategis hanya 25% (1 dari 4 unit).
  • Di sisi lain, keterlibatan perempuan di komisariat FBE UII 36% dan partisipasi akhwat di jabatan strategis 0%.
  • Di komisariat Ushuluddin UIN, partisipasi akhwat lebih sedikit, yakni 28% dan keterlibatan akhwat dalam jabatan strategis hanya 17% (1 kanit dari total 6 unit).
  • Sedangkan akhwat yang menjadi ketua hanya di komisariat syariah UIN. Partisipasi pengurus akhwat ada di angka 17%, sedangkan keterlibatan dalam jabatan strategis 0%. Tidak ada kader akhwat yang menjadi kepala unit dari 4 bidang yang ada.

Dari data tersebut, jika dilihat kesamaannya adalah kader akhwat di semua komisariat yang ditempatkan di posisi BPH selalu menempati jabatan bendahara umum. Dari 6 komisariat tersebut, di pos BPH hanya ada ketua komisariat akhwat yang terdapat di komisariat syariah UIN. Di 6 komisariat tersebut, bendumnya merupakan akhwat. Jika di total rataan persentase pengurus akhwat dari 6 komisariat tersebut hanya sekitar 36%, serta keterlibatan akhwat dalam jabatan strategis rataannya hanya 18%.

    Tabel IV. Partisipasi Pengurus Akwat dan Keterlibatan Akhwat Dalam Jabatan Strategis di Tingkat Korkom  
No.KorkomJumlah Pengurus(I)(A) Pengurus Akhwat
%
KETERLIBATAN AKWAT DALAM JABATAN STRATEGIS Keterlibatan Akwat
%
KETUASEKUMBENDUMKEPALA BIDANGTOTAL BIDANG
1UMY1510533%1333%
2UIN2216627%040%
3UII2318522%1250%
 TOTAL60441627%   Rataan (%)28%
Sumber : Data Olahan dari Surat Pelantikan dan Sosial Media Tiap Korkom. Keterangan Tabel : Ikhwan (I) dan Akhwat (A)   

Penjelasan Tabel IV:

Tabel IV memaparkan terkait keterlibatan kader akhwat dalam struktur kepengurusan korkom. Berikut penjelasan dari Tabel IV :

  • Korkom UMY memiliki persentase terbesar dengan 33%, 1 akhwat menjadi kepala bidang dari total 3 bidang. Dengan total 33%. Ketua korkom dan sekretaris umum merupakan ikhwan, sedangkan bendahara akhwat.
  • Korkom UII, persentase akhwat dalam kepengurusan sebesar 22% dan keterlibatan akhwat dalam jabatan strategis sebesar 50%. 1 kepala bidang dikepalai oleh akhwat, dari total 2 bidang.
  • Terendah yakni korkom UIN dengan total pengurus akhwat 27%, namun keterlibatan akhwat dalam jabatan strategis yakni 0%. Ketua umum, sekretaris dan bendahara umum semua diduduki oleh ikhwan.
  • Jika ditotal, jumlah pengurus dari ketiga korkom tersebut sebanyak 60 orang. 44 ikhwan dan 16 akhwat, dengan persentase 27%. Tidak ada ketua dan sekretaris umum korkom akhwat. Pada jabatan BPH, akhwat menjadi bendahara umum di UMY & UII. Rataan keterlibatan akhwat di 3 korkom itu hanya sebesar 28% (2 dari 9 kepala bidang).
                    Tabel V.  Partisipasi Pengurus Akwat dan Keterlibatan Akhwat Dalam Jabatan Strategis di Tingkat Cabang
No.PeriodeJumlah(I)(A)
(%)
KETERLIBATAN AKWAT DALAM JABATAN STRATEGIS 
(%)
  
KETUASEKUMBENDUMKABIDTOTAL BIDANG  
12021-202253391426%050%  
22020-20212924517%040%  
32019-20203124723%040%  
42018-20192520520%1333%  
 TOTAL1381073122%   RATAAN (%)8%  
Sumber: LPJ HMI YK Periode 2018-2021 dan Surat Pelantikan HMI Cabang Yogyakarta 2021-2022. Keterangan Tabel: Ikhwan (I) dan Akhwat (A)  

Penjelasan Tabel V:

Kemudian, pada tabel V terlampir data partisipasi akhwat di tingkat cabang dalam 4 tahun terakhir:

  • Secara keseluruhan dalam 4 tahun terakhir, rata – rata partisipasi akhwat dalam kepengurusan hanya 22%, sedangkan partisipasi akhwat dalam jabatan strategis hanya 8%.
  • Bahkan dalam sejarah HMI cabang Yogyakarta, tidak ada ketua cabang akhwat. Dan dalam 4 tahun terakhir, tidak ada sekretaris umum yang berasal dari akhwat.
  • Akhwat selama ini hanya ditempatkan di posisi bendahara umum, setidaknya dalam 4 tahun terakhir.
  • Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, hanya ada 1 kepala bidang akhwat, Yakni pada periode kepengurusan 2018 – 2019.
  • Dalam 4 periode kepengurusan terakhir, total jumlah pengurus ada 138 orang. Dengan rincian 107 ikhwan dan 31 akhwat dengan persentase 22%. Sedangkan keterlibatan akhwat dalam jabatan strategis hanya 8%.
  • Presentase terendah keterlibatan akwat dalam struktur kepengurusan periode 2020 – 2021 terendah pada periode 2020-2021dengan tidak melibatkan sama sekali akhwat dalam posisi kepala bidang.
Tabel VI. Partisipasi Pengurus Akwat dan Keterlibatan Akhwat Dalam Jabatan Strategis di Tingkat Cabang
No.PeriodeJumlah(I)(A)
%
KETERLIBATAN AKWAT DALAM JABATAN STRATEGIS 
%
KETUASEKUMBENDUMKABIDTOTAL BIDANG
12021-202287113%020%
22020-2021119218%1250%
32019-202075229%020%
42018-201943125%010%
 TOTAL3024621%   Rataan (%)13%
Sumber: LPJ HMI YK Periode 2018-2021 dan Surat Pelantikan KPC HMI Cabang Yogyakarta 2021-2022. Keterangan Tabel: Ikhwan (I) dan Akhwat (A) 

Penjelasan Tabel VI:

Sebagai lampiran data terakhir memaparkan partisipasi dan keterlibatan akhwat dalam kepengurusan tingkat lembaga khusus, Korps pengader cabang (KPC Cabang Yogyakarta) selama 4 tahun terakhir:

  • Partisipasi kader akhwat terendah yakni berada dalam struktur KPC jika dibanding struktur lain.
  • Terhitung, total persentase partisipasi kader akhwat selama 4 periode kepengurusan hanya 21%.
  • Sedangkan keterlibatan akhwat dalam jabatan strategis terjadi dua kali dalam 4 tahun terakhir, yakni pada tahun 2019 – 2020 sebagai bendahara dan 2020 – 2021 sebagai kepala bidang.
  • Dalam 4 tahun terakhir tidak pernah ada ketua dan sekretaris umum akhwat. Rataan keterlibatan akhwat dalam jabatan strategis hanya 13%.

Analisis Tabel I – VI

Penulis coba menyampaikan analisis terkiat data dalam tabel yang disajikan diatas:

  • Terjadi penurunan keikutsertaan akhwat dalam LK II. Rata – rata kader akhwat yang mengikuti LK II sepanjang pelaksaan LK II dalam 2 tahun terakhir hanya 24%.
  • Pada tahap SC dalam 4 tahun terakhir. Keterlibatan akhwat bahkan semakin menurun. Dari total 29 orang yang mengikuti SC di dua pelaksanaan terakhir, hanya terdapat 4 akhwat yang mengikuti SC dengan presentase keikutsertaan 13%.
  • Animo kader akhwat bisa dikatakan tidak ada. Sedangkan partisipasi akhwat dalam level kepengurusan juga semakin menurun dari tingkatan komisariat ke korkom, korkom ke cabang, cabang ke lembaga khusus KPC.
  • Keterlibatan akhwat dalam jabatan strategis juga berlaku demikian. Kenaikan struktur sangat berbanding terbaik dengan keterlibatannya. Hal tersebut merupakan peringatan bagi KPC dan pengadernya untuk semakin memperhatikan isu perempuan dalam tubuh HMI Yogyakarta
  • Sedangkan dalam pendidikan khusus, kader akhwat yang mengikuti SC sepanjang 2 periode hanya 13%.
  • Kemudian pada jenjang struktural mulai dari komisariat, korkom hingga cabang, partisipasi kader akhwat kurang dari 50%, bahkan di beberapa aspek tidak sampai pada persentase 30%.
  • Partisipasi akhwat terendah ada di tingkatan cabang dan KPC. Dari level komisariat, korkom, cabang dan lembaga khusus yakni KPC, keterlibatan kader akhwat terbanyak hanya ada pada tingkatan komisariat.

2. Penurunan Patisipasi Kader Akhwat Ditinjau dari Perspektif Gende

Atas permasalahan yang ada, penulis akan menguraikan permasalahan melalui telaah gender. Penulis menilai bahwa perkaderan hari ini terkesan bias – gender, hal itu ditunjukkan dengan keterlibatan kader akhwat yang terbatas pada ranah teknis seperti bendahara. HmI terkesan menjadi organisasi yang amat maskulin. Sebab akhwat yang lekat dengan sifat feminim seperti teliti dan cerewet sekadar ditempatkan di ranah teknis. Sifat pemimpin, pemberani dan pemikir yang identik dengan maskulinitas dan secara konstruk gender tidak cocok dengan perempuan, lantas menghambat perempuan untuk menjadi seorang ketua atau kepala bidang. Padahal konstruk gender bukanlah sebuah kodrat, yang artinya dapat dipertukarkan. Terlihat bahwa ranah kerja yang sekiranya memerlukan banyak kemampuan berpikir akan susah diserahkan pada perempuan. Sejak level awal jenjang struktural seperti di komisariat, perempuan jarang ditempatkan dalam ranah strategis dan diberi kesempatan untuk menjadi kepala, maka tidak heran ketika berada dalam tingkat lanjutan seperti korkom hingga tataran cabang dan lembaga khusus seperti KOHATI dan KPC, akhwat akan gagap dalam melakukan kerja – kerjanya saat dihadapkan dengan ranah yang memerlukan kemampuan berpikir secara taktis.

Sebab konstruksi dan perilaku yang demikian telah membudaya dan bukan hal baru di HmI. Begitu pula dengan minimnya partisipasi kader perempuan dalam jenjang pendidikan. Untuk masuk ke dalam forum wacana seperti pendidikan LK II, diperlukan kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni mengenai bekal keilmuan, akan tetapi dengan adanya konstruksi bias – gender, diikuti dengan sifat minder yang menjangkiti perempuan, akhwat menjadi enggan mengikuti jenjang pendidikan lanjutan. Meski perempuan terkesan menerima keadaan yang demikian, merasa nyaman dalam ketimpangan, hal itu tidak semata – mata salah dari perempuan. Karena kondisi tersebut tidak luput dari konstruksi sosial yang telah sedemikian rupa mengakar dan turun – temurun, serta ketidakmampuan dalam membedakan konsep kodrat dan gender.

Pierre Bourdieu dalam bukunya yang berjudul “Language & Symbolic Power” (1991) yang dinukil dari buku Transpolitika: Dinamika Politik di dalam Era Virtualitas menjelaskan fenomena yang demikian dalam teori nya mengenai kekerasan simbol. Kekerasan simbol adalah sebuah kekerasan halus, laten dan tidak tampak. Di baliknya tersembunyi sebuah dominasi. Proses dominasi tersebut dilancarkan melalui bahasa yang digunakan dalam komunikasi dan intrepertasi dari sebuah tanda. Tanda disini konteksnya sebagai corak feminitas dan maskulinitas. Kekerasan simbol terjadi ketika mereka – mereka, kader akhwat yang didominasi, menerima sebuah simbol (konstruksi sosial yang telah mengakar, konsep dan gagasan yang bergulir) dan memberikan pengakuan bahwa hal tersebut adalah benar, pengakuan juga dilegitimasi melalui penafsiran agama secara sepotong – sepotong. Dalam proses dominasi tersebut, terjadi pemaksaaan simbolik yang sangat halus, akan tetapi kader akhwat sebagai orang yang terdominasi tidak menyadari akan hal itu (Piliang, 2005).

Dalam praktiknya, menjadi seorang bendahara umum maupun enggan ditempatkan dalam posisi strategis bukanlah suatu kesalahan. Asalkan semua keputusan berasal dari pilihan sadar dan hati nurani kader. Perempuan tidak harus menjadi seorang pemimpin dan mengepalai suatu unit atau bidang. Tuntutan perempuan untuk harus menjadi seorang kepala dan cenderung memaksakan (padahal dalam hatinya ia tidak mau), merupakan tindakan yang ditentang oleh pemikir perempuan sekaligus filsuf yang bernama Julia Kristeva. Melalui essay Woman’s Time (1981),Kristeva mengatakan bahwa ia tidak menyukai gerakan apapun yang telalu mengatur perempuan untuk harus menjadi seperti apa. Selain itu, ia juga tidak sependapat ketika feminisme lama menciptakan cap bahwa feminisme adalah lawan dari maskulinisme, sehingga apa pun yang dilakukan atas nama feminisme pastilah beriringan dengan terminus kebebasan dari maskulinisme.

Perempuan dianggap tak lagi perlu memikirkan aturan budaya mereka, atau dengan kata lain, feminisme tak menerima mereka yang memiliki karakteristik tertentu: mereka haruslah seragam. Mengikuti pakem – pakem baru yang bergulir. Padahal menurut Kristeva, setiap perempuan memiliki keunikan masing – masing, sebab konstruksi gender di setiap tempat adalah berbeda. Perempuan harus bebas untuk memilih untuk menjadi seperti apa; termasuk untuk menjadi feminis yang bagaimana. Selain itu, feminisme lama, dengan corak liberal menjadikan perempuan memiliki peran ganda; mereka harus mampu bertindak baik di ranah domestik maupun publik, yang justru membebani perempuan itu sendiri. Tindakan yang demikian tidak meliberasi perempuan, justru merupakan sebuah jebakan dogmatisme baru Invalid source specified. Walaupun demikian, sebelum perkaderan HMI dapat membekali pemahaman gender yang komprehensif terhadap kader – kadernya dan mengupayakan perkaderan yang sadar gender, maka semua kader hanya akan terbelenggu dengan fenomena kekerasan simbol. Mereka tidak tahu bahwa dirinya sedang didominasi dan berujung pada pengambilan keputusan serta pemenuhan keinginan yang tidak berdasarkan kesadaran penuh. Selain itu, HmI sebagai ruang publik juga mulai terjangkit dengan fenomena minimalisme. Ruang publik memiliki makna yang beragam, tergantung dari konteks apa yang digunakan. Dalam pengertian ruang publik yang sangat fundamental, ruang publik adalah tempat dimana berbagai kepentingan dan ragam latar belakang berkumpul. Habermas memaknai ruang publik sebagai tempat terjadinya pertarungan ide, gagasan dan hegemoni. Ruang publik yang maksimal ditandai dengan terakomodirnya seluruh golongan (jenis kelamin) dan kepentingan, sedangkan ruang publik yang minimal tidak akomodatif. Minimalisme disini konteksnya adalah unsur yang membentuk ruang publik mengalami penyempitan. Mulai dari aktor, institusi dan ide – gagasan.

Fenomena minimalisme ruang publik ditunjukkan dengan, beberapa faktor, pertama pendangkalan. Yakni ketika ruang publik tidak dibangun dengan pengetahuan yang luas dan landasan filosofis. Diskursus yang bergulir hanya berkutat pada hal – hal dangkal. Sebagai contoh, kader – kader hanya sibuk mendiskusikan si A sedang dekat dengan siapa atau bagaimana cara mendekati si B. Hal itu jika terus terjadi, juga dapat mengarah pada pelecehan seksual.  Kedua, komodifikasi ruang publik, yakni cara mendapatkan jabatan tidak lagi dengan bertarung gagasan, melainkan transaksi politik. Ditunjukkan dengan priviles sebagai kader HmI dalam politik kampus, yang mana kader tidak perlu memberikan gagasannya untuk masuk ke lembaga. Cukup perlu menjadi kader HmI.  Ketiga, banalitas ruang publik. Situasi dimana orang – orang hanya sibuk merayakan hal – hal remeh temeh, tidak esensial dan secara dangkal menghibur. Sebagai contoh, ketika kader – kader hanya sibuk mengurusi kehidupan sosial medianya dan larut di dalamnya.

  • Gerakan Sadar Gender sebagai Solusi.

Untuk menanggulangi degradasi citra diri pengader (pendidik, pejuang dan pemimpin) dan permasalahan bias – gender yang terjadi dalam perkaderan hari ini, maka penulis menawarkan untuk memperbanyak training keahlian seperti yang telah dikonsepkan dalam konstitusi. Bentuk konkritnya adalah training politik yang difokuskan pada pembahasan kajian gender. Berbicara gender artinya membicarakan politik juga. Yang kedua, training advokasi yang fokus membahas advokasi kekerasan berbasis gender (KBG). Kemudian diikuti dengan rekayasa perkaderan seperti membuat wadah advokasi yang bergerak di ranah KBG. Hal itu perlu dilakukan karena ketika dibenturkan dengan KBG, kader HMI bahkan pengurus komisariat, korkom dan cabang terkesan bias dan gagap dalam menanganinya.

Kondisi tersebut tidak mengejutkan sebab itu diakibatkan oleh minimnya pengguliran wacana gender dan perempuan dalam HMI. Perempuan di HMI maupun HMI secara keeluruhan, tidak memiliki fokus dalam isu gender. Bahkan Korps HMI Wati (KOHATI) sebagai barisan perempuan HMI yang terlembaga sekalipun masih gagap menangani ketika dihadapkan dengan permasalahan perempuan. Gerakan yang ada terkesan sporadis. Kembali lagi, penyebab daripada hal itu adalah kader – kader tidak dibekali dengan bekal pengetahuan gender yang mumpuni. Untuk mewujudkan HMI yang terbebas dari praktik bias – gender, perlu dilakukannya upaya penyadaran gender atau gerakan sadar gender.

Jika HMI tidak menjadikan diskursus gender dan perempuan sebagai pokok kajian, maka HMI di kemudian hari akan semakin krisis kader yang progressif. Utamanya kader akhwat. Upaya tersebut dilakukan agar perkaderan di HmI tidak bias gender dan HmI tidak kehilangan daya tawarnya. Sebab banyak kejadian menunjukkan bahwa HMI hanya dijadikan kendaraan untuk mendapat kursi di lembaga kampus. Kader lebih suka berproses di lembaga dan institusi lain, karena kekecewaan dan peristiwa buruk yang menimpa. Sebagai contoh, kekerasan seksual yang mereka alami.

Kesimpulan

Sebelum kader ikhwan dan akhwat masuk HmI, budaya patriarki dekat dengan kehidupan yang mereka jalani. Pada saat masuk HmI, alih – alih para kader, utamanya akhwat diberikan pemahaman mengenai siapa dirinya, apa kodratnya, apa yang membedekannya dengan laki – laki/ikhwan dan terliberasi, kader perempuan justru tersubordinasi dan kembali pada ranah domestik. Sebab model perkaderan HmI hari ini selain maskulin, hanya berkutat dalam pelaksanaan pendidikan umum seperti LK I dan LK II dan tidak menawarkan pendidikan soft – skill seperti apa yang telah dikonsepkan dalam konstitusi. Ketika HmI hanya berkutat pada model pendidikan formil dan abai dengan isu – isu gender, hal itu juga akan berpengaruh dengan pasokan regenerasi ke depan. Terutama regenerasi akhwat. Sebab ghirah kader akhwat untuk ber – HmI menurun.

Turunnya ghirah tersebut dipicu oleh perkaderan yang monoton, kurangnya daya tawar HmI dan ketidakmelekkan terhadap isu gender & perempuan. Karena, di beberapa kejadian, kader – kader lebih memilih untuk berproses di tempat lain dan menjadikan HmI sebagai kendaraan untuk mendapat kursi di lembaga kampus, yang lebih parah lagi, di beberapa kasus kader akhwat mendapatkan pelecehan dari senior di organisasi. Ketika dihadapkan dengan permasalahan kekerasan seksual, HmI seakan gagap dalam menangani nya. Semua masalah perkaderan yang penulis sebut menunjukkan bahwa degradasi citra pengader sebagai pendidik, pejuang dan pemimpin memang betul terjadi. Karena perkaderan hari ini hanya dimaknai sempit dan sebatas penjaringan kader sebanyak – banyaknya, tanpa diikuti dengan upaya pembinaan pasca mengikuti pendidikan umum.

Bibliography

Azizah, N. (2017). Gender dan Politik. Yogyakarta: The Phinisi Press.

Fakih, M. (2010). Analisis Gender & Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

HMI CABANG YOGYAKARTA 2018 – 2019. (2019). Al – Fikr: Laporan Pertanggungjawaban Pengurus. Yogyakarta: HMI CABANG YOGYAKARTA.

HMI CABANG YOGYAKARTA 2019 – 2020. (2020). Ar – rahman: Laporan Pertanggungjawaban Pengurus. Yogyakarta: HMI CABANG YOGYAKARTA.

HMI CABANG YOGYAKARTA 2020 – 2021. (2021). Al – Insyirah: Laporan Pertanggungjawaban. Yogyakarta: HMI CABANG YOGYAKARTA.

Kristeva, J. (1981). Women’s Time. Chicago Journal: Signs, Vol. 7, No. 1 (Autumn), 13 – 35.

Piliang, Y. A. (2005). Transpolitika: Dinamika Politik di Dalam Era Virtualitas. Yogyakarta: Jalasutra.

 

Nadin Sahasrakirana Acintya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *